by

Karena Dampak Covid-19, Pemerintah Putuskan Upah Minimum 2021 Tidak Naik

Perdananews.com, Tangsel – Sikap pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang mengeluarkan surat edaran Nomor M/11/HK.4/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 dinilai tidak peduli nasib rakyatnya.

Adapun isi dalam surat edaran tersebut adalah meminta kepada para Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020.

Selain itu, disebutkan pula, Gubernur agar melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020.

Dengan keluarnya surat edaran ini dikhawatirkan aksi perlawanan buruh akan semakin keras terhadap pemerintah, selain UU Cilaka yang baru saja ditetapkan ditambah penolakan karena tidak adanya kenaikan upah minimum 2021.

“Menaker tidak mempunyai sensitivitas terhadap nasib buruh dan masyarakat, hanya memandang kepentingan pengusaha semata,” ujar Said Iqbal ketua KSPI, Rabu 27 Oktober 2020.

Menurut Said Iqbal, pengusaha memang sedang susah, tapi buruh jauh lebih susah. Maka, seharusnya pemerintah dapat bersikap lebih adil, yaitu tetap ada kenaikan upah minimum di tahun 2021.

Walaupun bagi perusahaan yang tidak mampu, bisa saja melakukan penangguhan dengan tidak menaikan upah minimum dengan berunding bersama serikat pekerja di tingkat perusahaan dan melaporkannya ke Kemnaker, lanjut Said.

“Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada kenaikan upah mimimum untuk menjaga daya beli masyarakat,” jelas Said Iqbal, dalam keterangan resmi KSPI.

Said Iqbal juga mempertanyakan, “Apakah Presiden Jokowi sudah mengetahui keputusan Menaker ini? Atau hanya keputusan sepihak Menaker?”.

Karena itu, lanjutnya, KSPI dan seluruh serikat buruh di Indonesia akan melakukan aksi nasional besar-besaran pada 2 November dan 9 sampai 10 November 2020 yang diikuti puluhan dan bahkan ratusan ribu buruh di Mahkamah Konstitusi, Istana, DPR RI, dan di kantor Gubernur di seluruh Indonesia.

Para buruh pengunjuk rasa ini akan membawa isu batalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan tuntutan harus ada kenaikan upah minimum 2021 untuk menjaga daya beli masyarakat.

Said Iqbal menjelaskan alasan kenapa UMP 2021 harus naik.

“Pertama, jika upah minimum tidak naik, maka akan membuat situasi semakin panas. Apalagi saat ini para buruh masih memperjuangkan penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Tetapi di saat buruh menolak Omnibus Law, buruh juga akan menyuarakan agar upah minimum 2021 tetap naik, sehingga aksi-aksi semakin besar,” ucapnya.

Alasan kedua, lanjutnya, upah tidak naik karena saat ini pertumbuhan ekonomi minus tidak tepat. Ia meminta Menaker membandingkan apa yang terjadi pada tahun 1998 dan 2000.

“Sebagai contoh, di DKI Jakarta, kenaikan UMP dari tahun 1998 ke 1999 tetap naik sekitar 16 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1998 minus 17,49 persen. Begitu juga dengan UMP tahun 2000. Upah minimum naik sekitar 23,8 persen, padahal jika dilihat pertumbuhan tahun 1999 minus 8,29 persen,” lanjutnya.

Ketiga, kemudian, bila upah minimum tidak naik, maka daya beli masyarakat akan semakin turun. Daya beli turun akan berakibat jatuhnya tingkat konsumsi. Ujung -ujungnya berdampak negatif buat perekonomian.

“Keempat, tidak semua perusahaan kesulitan akibat pandemi Covid-19, oleh karena itu, kebijakan kenaikan upah harus dilakukan secara profesional,” tutup said.

Comment

Kategori Terkait