by

Joko Widikdo : Kalo MA Saja Bisa Batalkan Kenaikan Iuran BPJS, Maka Nanti MK Bisa Batalkan UU Omnibus Law

Tangsel.perdananews.com – Berita beredar Mahkamah Agung (MA) akhirnya mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, Dengan demikian kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020 resmi dibatalkan.

Dengan dibatalkannya kenaikan iuran tersebut, maka iuran BPJS kembali ke iuran semula, yaitu :

untuk kelas III dikenakan sebesar Rp 25.500, Untuk kelas II sebesar Rp 51.000 dan kelas I dikenakan iuran sebesar Rp 80 ribu.

Ketua Forum Komunikasi Pekerja Tangsel (FKP Tangsel) Joko Widikdo pun turut menyoroti keputusan MA itu. Ia pun membandingkan keputusan Mahkamah Agung yang bisa membatalkan aturan pemerintah, dalam hal ini iuran BPJS, sementara Mahkamah Konstitusi (MK) dipertanyakan.

Menurut Joko, MK bisa saja membatalkan UU seperti RUU Omnibus Law jika nanti di sah kan DPR yang sebenarnya saat ini terus menuai penolakan di masyarakat khususnya kaum pekerja dan buruh.

“MA saja mampu koq membatalkan aturan pemerintah, terus bagaimana dengan MK? MK seharusnya malah bisa batalkan UU apapun termasuk Omnimbus Law,” ujar Joko dalam keterangannya, Selasa (10/3) kepada wartawan perdananews.

Eks Politis PKS Tangsel ini mengatakan, bahwa UU seharusnya konstitusional lebih daripada itu berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Seharusnya UU itu konstitusional. Semua aturan harus sesuai dengan UUD 1945 serta menjaga kepentingan rakyat” pungkasnya.

Comment

Kategori Terkait